Perum TAS 1 bergerak lagi!

Warga Perum TAS I tempo hari sudah mendapat keputusan tentang tuntutan ganti rugi terhadap mereka. Tuntutan yang mereka sampaikan dan mereka maksud adalah ganti rugi dengan system cash and carry tanpa memakai uang muka 20 %. Sebagian besar warga Perum TAS I menginginkan seperti itu. Pada saat rapat kemarin di Kantor Bapekkab Sidoarjo dengan materi pembahasan tentang system pembayaran 20 % tersebut. Warga Perum TAS I melakukan protes pada perwakilan mereka yang mengikuti rapat, sebab wakil dari warga Perum TAS tidak pernah menyampaikan keinginan mereka kepada Pemerintah dan Lapindo bahwa warga tidak menginginkan uang muka 20%. Warga menginginkan langsung di bayar 100%.

Kondisi inilah yang kemudian memicu adanya rasa ketidakpercayaan kepada Tim 16 yang selama ini menjadi wakil mereka dalam rapat-rapat dengan pihak pemerintah dan Lapindo untuk memperjuangkan tuntutan warga mengenai ganti rugi. Rasa ketidakpercayaan kepada para wakil warga tidak hanya terjadi di perum TAS 1 saja tapi juga terjadi di desa-desa lain. Banyak warga yang mengalami krisis kepercayaan kepada aneka tim yang dibentuk oleh pemerintah atau yang semula dipercaya oleh warga.
Sekarang ini, warga Perum TAS 1 ingin berangkat lagi ke Jakarta, seperti yang mereka lakukan pada saat mereka menuntut diperlakukan sama dengan korban-korban dari empat desa yang lain. Untuk bisa berangkat ke Jakarta dengan jumlah massa yang banyak warga tidak boleh berangkat secara bersama-sama. “Bagaimana bisa berangkat bareng dan bisa sampai di Jakarta kalau di Surabaya saja kami sudah di razia KTP dan kalau KTP kami Tanggulangin ya di suruh pulang” ujar warga Perum TAS yang tidak mau disebutkan identitasnya…

Di Jakarta sendiri terdapat sebuah ketakutan yang sangat besar dari Presiden Yudhoyono. Bahwa aksi yang akan dilakukan oleh warga Perum TAS I yang akan disentralkan di Jakarta tersebut ditujukan untuk membangkitkan sebuah revolusi social. Maka tidak heran bila Presiden Yudhoyono memerintahkan Badan Intelijen Negara (BIN) untuk memantau terus pergerakan masyarakat Sidoarjo.
Oleh karena itu cara yang dipakai oleh warga Perum TAS I supaya massa yang akan mengikuti aksi bisa berangkat ke Jakarta semuanya diatur pemberangkatannya secara bergiliran. “Teknis pemberangkatan seperti ini untuk mengantisipasi hadangan aparat kepolisian yang sudah siaga di Stasiun, Terminal dan tempat pemberangkatan yang lain ” kata warga.

Adapun tujuan warga berangkat ke Jakarta ini adalah supaya mereka bisa langsung memberikan penjelasan kepada DPR dan Presiden yang mungkin selama ini hanya sepihak dalam menerima laporan tentang kondisi Porong atau Sidoarjo yang sebenarnya. Sehingga apa yang menjadi tuntutan warga diketahui oleh DPR sebagai wakil rakyat dan Presiden sebagai Kepala Negara. Diharapkan kedua lembaga Tinggi Negara ini bisa memahami apa yang menjadi tuntutan warga dan bisa disampaikan kepada pihak Lapindo.

Tentunya, seluruh warga Perum TAS I sekarang ini sedang menunggu apa yang dilakukan oleh saudara-saudaranya di Jakarta dan juga keputusan apa yang akan di amabil oleh Pemerintah untuk merespon tuntutan warga tersebut. Tentunya warga menginginkan keputusan yang akan di ambil oleh Pemerintah seperti yang diinginkan seluruh warga Perumtas II yakni pembayaran ganti rugi harus diberikan 100 %.